Siapa
yang menjadi warganegara dalam Pasal 26 UUD 1945?
dalam
Undang Undang Dasar 1945 pasal 26 menyatakan tentang siapa yang menjadi warga
negara. Pasal ini terdiri dari tiga pasal:
(1)
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.
(2)
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.
(3)
Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Pribumi Dan Non-Pribumi
Dari
KBBI, pribumi adalah penghuni asli, orang yang berasal dari tempat yang
bersangkutan. Sedangkan non-pribumi berarti yang bukan pribumi atau penduduk
yang bukan penduduk asli suatu negara. Dari makna tersebut, pribumi berarti
penduduk yang asli (lahir, tumbuh, dan berkembang) berasal dari tempat negara
tersebut berada. Jadi, anak dari orang tua yang lahir dan berkembang di
Indonesia adalah orang pribumi, meskipun sang kakek-nenek adalah orang asing.
Namun
pendapat yang beredar luas di Indonesia mengenai istilah pribumi dan
non-pribumi adalah pribumi didefinisikan sebagai penduduk Indonesia yang
berasal dari suku-suku asli (mayoritas) di Indonesia. Sehingga, penduduk
Indonesia keturunan Tionghoa, India, ekspatriat asing (umumnya kulit putih),
maupun campuran sering dikelompokkan sebagai non-pribumi meski telah beberapa
generasi dilahirkan di Indonesia. Pendapat seperti itu karena sentimen
masyarakat luas yang cenderung mengklasifikasikan penduduk Indonesia
berdasarkan warna kulit mereka.
Selain
warna kulit, sebagian besar masyarakat mendefinisikan sendiri (melalui
informasi luar) berdasarkan budaya dan agama. Sehingga jika penduduk Indonesia
keturunan Tionghoa dianggap sebagai non pribumi, maka penduduk Indonesia
keturunan Arab (bukan dari suku asli) dianggap sebagai pribumi.
Golongan
pribumi dan non-pribumi muncul sebagai akibat adanya perbedaan mendasar
(diskriminasi) terutama dalam perlakuan yang berbeda oleh rezim yang sedang
berkuasa. Ini hanya terjadi jika rezim yang berkuasa adalah pemerintahan
otoriter, penjajah dan kroninya ataupun nasionalisme yang sempit. Contoh, di
zaman penjajahan Belanda, Belanda memperlakukan orang di Indonesia secara
berbeda didasari oleh etnik/keturunan. Mereka yang berketurunan Belanda akan
mendapat pelayanan kelas wahid, sedangkan golongan pengusaha/pedagang mendapat
kelas kedua, sedangkan masyarakat umum (penduduk asli) diperlakukan sebagai
kelas rendah (“kasta sudra”).
Setelah
merdeka, para pejuang kemerdekaan kita (Bung Karno, Hatta, Syahrir, dll)
berusaha menghapuskan diskriminasi tersebut. Para founding father Bangsa
Indonesia menyadari bahwa selama adanya diskriminasi antar golongan rakyat,
maka persatuan negara ini menjadi rentan, mudah diobok-obok oleh kepentingan
neo-imperialisme. Bung Karno telah meneliti hal tersebut melalui tulisan beliau
di majalah “Suluh Indonesia” yang diterbitkan tahun 1926. Ia berpendapat bahwa untuk memperjuangkan
kemerdekaan bangsa dan membangun bangsa yang kuat dibutuhkan semua
elemen/golongan Untuk itu beliau
mengajukan untuk menyatukan kekuatan dari golongan Nasionalisme, Islamisme, dan
Marxisme sebagai kekuatan superpower. Hal inilah yang ditakuti oleh Amerika dan
sekutunya serta para pemberontak (penghianat, separatis) di negeri ini dengan
berbagai alibi.
Setelah
pemerintahan Bung Karno direbut oleh kekuatan liberalis-kapitalis melalui
Jenderal yang berkuasa dengan tangan besi, Pak Harto, maka konotasi pribumi dan
non-pribumi kembali “terpelihara subur”. Agenda pembangunan makro yang
direntenir oleh IMF dan Bank Dunia membutuhkan golongan istimewa (haruslah
minoritas) serta mengabaikan golongan mayoritas. Maka perjalanan bangsa
setelahnya menjadi pincang yang luar biasa. Segelintir golongan memperkaya diri
yang luar biasa, sedangkan golongan terbesar harus bekerja keras dengan
kesejahteraan pas-pasan. Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya alam baik
di darat maupun laut hanyalah dirasakan oleh golongan penguasan dan
“peliharaan” penguasa. Rakyat jelata hanya menerima ampas kekayaan alam Indonesia.
Semua sari kekayaan di”sedot’ oleh perusahaan asing dan segelintir penghianat
bangsa.
Inilah
mengapa, diera orde baru, konflik
horizontal antara penduduk miskin (disebut
dan dilabeli sebagai pribumi) dengan si kaya (umumnya dilabeli sebagai
non pribumi) berkembang dan namun erpendam. Kebencian diskriminasi ini akhirnya
pecah di tahun 1998. Namun sangat disayangkan, hanya segelintir kelompok si
kaya – “non-pribumi” yang kena getahnya. Massa kepalang berpikiran semua orang
keturunan adalah non-pribumi, sehingga gerakan mereka ibarat “menembak burung
di angkasa raya, namun sapi di sawah yang mati”. Burung (penguasa, penghianat,
si-kaya) masih beterbangan di angkasa Indonesia, Singapura, dan Amerika. Hingga saat ini, pemerintah hanya dapat
menonton “burung-burung” tersebut beterbangan bebas……Yang tewas adalah rakyat
miskin dan jelata.
Golongan
pribumi dan non-pribumi muncul sebagai akibat adanya perbedaan mendasar
(diskriminasi) terutama dalam perlakuan yang berbeda oleh rezim yang sedang
berkuasa. Ini hanya terjadi jika rezim yang berkuasa adalah pemerintahan
otoriter, penjajah dan kroninya ataupun nasionalisme yang sempit. Contoh, di
zaman penjajahan Belanda, Belanda memperlakukan orang di Indonesia secara
berbeda didasari oleh etnik/keturunan. Mereka yang berketurunan Belanda akan
mendapat pelayanan kelas wahid, sedangkan golongan pengusaha/pedagang mendapat
kelas kedua, sedangkan masyarakat umum (penduduk asli) diperlakukan sebagai
kelas rendah (“kasta sudra”).
Setelah
merdeka, para pejuang kemerdekaan kita (Bung Karno, Hatta, Syahrir, dll)
berusaha menghapuskan diskriminasi tersebut. Para founding father Bangsa
Indonesia menyadari bahwa selama adanya diskriminasi antar golongan rakyat,
maka persatuan negara ini menjadi rentan, mudah diobok-obok oleh kepentingan
neo-imperialisme. Bung Karno telah meneliti hal tersebut melalui tulisan beliau
di majalah “Suluh Indonesia” yang diterbitkan tahun 1926. Ia berpendapat bahwa untuk memperjuangkan
kemerdekaan bangsa dan membangun bangsa yang kuat dibutuhkan semua
elemen/golongan Untuk itu beliau
mengajukan untuk menyatukan kekuatan dari golongan Nasionalisme, Islamisme, dan
Marxisme sebagai kekuatan superpower. Hal inilah yang ditakuti oleh Amerika dan
sekutunya serta para pemberontak (penghianat, separatis) di negeri ini dengan
berbagai alibi.
Setelah
pemerintahan Bung Karno direbut oleh kekuatan liberalis-kapitalis melalui
Jenderal yang berkuasa dengan tangan besi, Pak Harto, maka konotasi pribumi dan
non-pribumi kembali “terpelihara subur”. Agenda pembangunan makro yang
direntenir oleh IMF dan Bank Dunia membutuhkan golongan istimewa (haruslah
minoritas) serta mengabaikan golongan mayoritas. Maka perjalanan bangsa
setelahnya menjadi pincang yang luar biasa. Segelintir golongan memperkaya diri
yang luar biasa, sedangkan golongan terbesar harus bekerja keras dengan
kesejahteraan pas-pasan. Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya alam baik
di darat maupun laut hanyalah dirasakan oleh golongan penguasan dan
“peliharaan” penguasa. Rakyat jelata hanya menerima ampas kekayaan alam Indonesia.
Semua sari kekayaan di”sedot’ oleh perusahaan asing dan segelintir penghianat
bangsa.
Inilah
mengapa, diera orde baru, konflik
horizontal antara penduduk miskin (disebut
dan dilabeli sebagai pribumi) dengan si kaya (umumnya dilabeli sebagai
non pribumi) berkembang dan namun erpendam. Kebencian diskriminasi ini akhirnya
pecah di tahun 1998. Namun sangat disayangkan, hanya segelintir kelompok si
kaya – “non-pribumi” yang kena getahnya. Massa kepalang berpikiran semua orang
keturunan adalah non-pribumi, sehingga gerakan mereka ibarat “menembak burung
di angkasa raya, namun sapi di sawah yang mati”. Burung (penguasa, penghianat,
si-kaya) masih beterbangan di angkasa Indonesia, Singapura, dan Amerika. Hingga saat ini, pemerintah hanya dapat
menonton “burung-burung” tersebut beterbangan bebas……Yang tewas adalah rakyat
miskin dan jelata.
Sebagai
warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban membangun bangsa ini.
Kita wajib menyadarkan sesama kita – bangsa kita bahwa tantangan terbesar yang
sedang kita hadapi bukanlah etnis, suku,warna kulit ataupun agama. Bukan juga
perbedaan pribumi dan non-pribumi. Tapi hal yang terbesar adalah ketidakadilan,
pemiskinan, lunturnya nasionalisme membangun bangsa, dan ancaman hegomoni asing
dalam bentuk ekonomi, politik, pertahanan dan multi nasional company.
Perjuangan kita adalah untuk mewujudkan sistem pemerintah yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
Karena
istilah pribumi dan non-pribumi diciptakan oleh penjajah dan penguasa yang
kejam, sudah saatnya kita harus meninggalkan istilah tersebut. Kekuatan rakyat
harus menciptakan sendiri istilah yang baru, yakni “patriot” dan “penghianat”.
Seorang patriot adalah yang memperjuangkan negara dan tanah airnya demi
kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Untuk itu kita dukung perjuangan para
patriot tersebut saat ini. Sedangkan golongan kedua adalah penghianat, mereka
yang merusak bangsa kita demi kepentingan pribadi ataupun golongan dengan
menghancurkan kepentingan bangsa dan negara. Mereka yang mengobral aset bangsa,
kebijakan pro-konglomerasi, dan memakan uang rakyat serta membangun dinasti
keluarga di pemerintahan, legislatif maupun penegak hukum. Kita perlu
memata-matai tindak tanduk mereka, dan memperjuangkan hukum untuk mengadili
para penghianat tersebut.
Tentunya
gerakan reformasi rakyat untuk melawan penghianat dan penjajah baru ini bukanlah dengan revolusi berdarah, tapi dapat dilakukan dengan reformasi rakyat
terutama dari pemimpin pemerintah, penegak hukum, serta mereformasi badan
legislatif yang masih lemah. Dan tidak kalah penting adalah sistem edukasi di
lembaga pendidikan. Untuk itu,
diharapkan para tokoh bangsa turut mengawasi para penguasa di negeri ini, serta
edukasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang patriot, bukan pemimpin sekadar
populer.
Setelah
era reformasi, beberapa tokoh bangsa Indonesia berusaha mengangkat kembali
kekuatan persatuan dengan menghilangkan diskriminasi perusak bangsa. Reformasi
birokrasi yang menghasilkan sedikit perubahan dalam mengurangi praktik
pemerintahan KKN yang sarat dengan bau kekeluargaan, etnis, dan agama. Maka disusunlah UU Kewarganegaran serta
menghilangkan secara hukum diskriminasi bagi etnis Tionghoa dan etnis minoritas
di era Gusdur.
Setelah
berlakunya UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka
setiap manusia yang lahir di Indonesia dianggap warga negara Indonesia tanpa
ada memandang embel-embel pribumi atau non-pribumi yang melekat karena
perbedaan latar belakang etnis. Yang diberlakukan saat ini adalah warga negara.
Ada
beberapa kriteria Warga Negara Indonesia (WNI) dalam UU 12 tahun 2006 (diambil
sebagian) adalah:
- Seorang yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan Ibu WNI, ayah WNI dan ibu WNA, atau ayah WNA dan ibu WNI.
- anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
- Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara (diberikan oleh Presiden dan pertimbangan DPR RI)
Menjawab pertanyaan:
- Apakah ada di Indonesia penduduk asli ? kalau ada dimana domisilinya ?
Jawab:
TIDAK ADA
Karena,yang berhak
mengklaim dirinya sebagai “penduduk asli Indonesia” adalah kaum Negroid, atau
Austroloid, yang berkulit hitam. Manusia Indonesia purba membawa kebudayaan
batu tua atau palaeolitikum yang masih hidup secara nomaden atau berpindah
dengan mata pencaharian berburu binatang dan meramu. Wilayah Nusantara kemudian
kedatangan bangsa Melanesoide yang berasal dari teluk Tonkin, tepatnya dari
Bacson-Hoabinh. Dari artefak-artefak yang ditemukan di tempat asalnya
menunjukan bahwa induk bangsa ini berkulit hitam berbadan kecil dan termasuk
type Veddoid-Austrolaid.
Bangsa Melanesoide
dengan kebudayaan mesolitikum yang sudah mulai hidup menetap dalam kelompok,
sudah mengenal api, meramu dan berburu binatang.Teknologi pertanian juga sudah
mereka genggam sekalipun mereka belum dapat menjaga agar satu bidang tanah
dapat ditanami berkali-kali. Cara bertani mereka masih dengan sistem
perladangan. Dengan demikian, mereka harus berpindah ketika lahan yang lama
tidak bisa ditanami lagi atau karena habisnya makanan ternak. Gaya hidup ini
dinamakan semi nomaden. Dalam setiap perpindahan manusia beserta kebudayaan
yang datang ke Nusantara, selalu dilakukan oleh bangsa yang tingkat
peradabannya lebih tinggi dari bangsa yang datang sebelumnya.
Dari semua gelombang
pendatang dapat dilihat bahwa mereka adalah bangsa-bangsa yang mulai bahkan
telah menetap. Jika kehidupannya mereka masih berpindah, maka perpindahan
bukanlah sesuatu hal yang aneh. Namun dalam kehidupan yang telah menetap,
pilihan untuk meninggalkan daerah asal bukan tanpa alasan yang kuat. Ketika
kehidupan mulai menetap maka yang pertama dan yang paling dibutuhkan adalah
tanah sebagai media untuk tetap hidup. Mereka sangat membutuhkan tanah yang
luas karena teknologi pertaniannya masih rendah. Mereka belum sanggup menjaga,
apalagi meningkatkan, kesuburan tanah. Mereka membutuhkan sistem pertanian yang
ekstensif, dan perpindahan untuk penguasaan lahan-lahan baru setiap jangka
waktu tertentu. Sebelum didatangi bangsa-bangsa pengembara dari luar, tanah di
Nusantara belum menjadi kepemilikan siapapun.
Sekitar tahun 2000 SM,
bangsa Melanesoide yang akhirnya menetap di Nusantara kedatangan pula bangsa
yang kebudayaannya lebih tinggi yang berasal dari rumpun Melayu Austronesia
yakni bangsa Melayu Tua atau Proto Melayu, suatu ras mongoloid yang berasal
dari daerah Yunan, dekat lembah sungai Yang Tze, Cina Selatan.
Pada gelombang migrasi
kedua dari Yunan di tahun 2000-300 SM, datanglah orang-orang Melayu Tua yang
telah bercampur dengan bangsa Aria di daratan Yunan. Mereka disebut orang
Melayu Muda atau Deutero Melayu dengan kebudayaan perunggunya. Kebudayaan ini
lebih tinggi lagi dari kebudayaan Batu Muda yang telah ada karena telah
mengenal logam sebagai alat perkakas hidup dan alat produksi. Kedatangan bangsa
Melayu Muda mengakibatkan bangsa Melayu Tua yang tadinya hidup di sekitar
aliran sungai dan pantai terdesak pula ke pedalaman karena kebudayaannya kalah
maju dari bangsa Melayu Muda dan kebudayaannya tidak banyak berubah. Sisa-sisa
keturunan bangsa melayu tua banyak ditemukan di daerah pedalaman seperti suku
Dayak, Toraja, orang Nias, batak pedalaman, Orang Kubu dan orang Sasak. Dengan
menguasai tanah, Bangsa Melayu Muda dapat berkembang dengan pesat kebudayaannya
bahkan menjadi penyumbang terbesar untuk cikal-bakal bangsa Indonesia sekarang.
Dari seluruh pendatang
yang pindah dalam kurun waktu ribuan tahun tersebut tidak seluruhnya menetap di
Nusantara. Ada juga yang kembali bergerak ke arah Cina Selatan dan kemudian
kembali ke kampung halaman dengan membawa kebudayaan setempat atau kembali ke
Nusantara. Dalam kedatangan-kedatangan tersebut penduduk yang lebih tua
menyerap bahasa dan adat para imigran. Jarang terjadi pemusnahan dan pengusiran
bahkan tidak ada penggantian penduduk secara besar-besaran.
Percampuran-percampuran inilah yang menjadi cikal bakal Nusantara yang telah
menjadi titik pertemuan dari ras kuning (mongoloid) yang bermigrasi ke selatan
dari Yunan, ras hitam yang dimiliki oleh bangsa Melanesoide dan Ceylon dan ras
putih anak benua India.
Sehingga tidak ada
penduduk atau ras asli wilayah Nusantara kecuali para manusia purba yang
ditemukan fosil-fosilnya. Kalaupun memang ada penduduk asli Indonesia maka ia
terdesak terus oleh pendatang-pendatang boyongan sehingga secara
historis-etnologis terpaksa punah atau dipunahkan dalam arti sesungguhnya atau
kehilangan ciri-ciri kebudayaannya dan terlebur di dalam masyarakat baru. Semua
adalah bangsa-bangsa pendatang.
Jawab:
Isu pribumi dan non
pribumi hanyalah hasil dari perlakuan diskriminatif pada masa penjajahan
dahulu. Sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan
kewajiban membangun bangsa ini. Kita harus kembali berpedoman pada UUD 1945 dan
UU 12 tahun 2006 mengenai dasar dasar kriteria warga negara Indonesia. Apabila
kita sudah mengakui sebagai sesama WNI, kita sudah tidak boleh memandang
perbedaan suku, ras, budaya, dan agama sebagai permasalahan, dan saling
merendahkan status antara satu dengan lainnya. Kita wajib menyadarkan sesama
kita bahwa tantangan terbesar yang sedang kita hadapi bukanlah etnis,
suku,warna kulit ataupun agama. Bukan juga perbedaan pribumi dan non-pribumi.
Tapi hal yang terbesar adalah ketidakadilan, kemiskinan, lunturnya nasionalisme
membangun bangsa, dan ancaman pihak asing dalam bentuk ekonomi, politik,
pertahanan dan multi nasional. Perjuangan kita adalah untuk mewujudkan sistem
pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
Maka dari itu, Isu
pribumi dan pribumi timbul di karenakan pendidikan dan wawasan akan kesadaran
berbangsa dan bernegara belum masuk dan di hayati penuh sepenuhnya oleh
masyarakat kita, sehingga timbul kekuatan kelompok, kelompok sparatis
masyarakat dengan orientasi mementingkan kelompoknya atas nama, agama, tuhan
dan yang lebih menakutkan atas nama warga negara indnesia
Jawab:
Pribumi dan non pribumi
sejatinya adalah suatu identitas diri manusia yang dibawa sejak lahir.
Seseorang dikatakan sebagai warga pribumi apabila dilahirkan di suatu tempat
atau wilayah atau negara dan menetap di sana. Pribumi ini bersifat autichton
(melekat pada suatu tempat). Secara lebih khusus, istilah pribumi ditujukan
kepada setiap orang yang yang terlahir dengan orang tua yang juga terlahir di
suatu tempat tersebut. Pribumi sendiri memiliki ciri khas, yakni memiliki bumi
(tanah atau tempat tinggal yang berstatus hak milik pribadi). Namun dari
definisi dan penjabaran tentang pribumi di atas masih menyisakan beberapa
pertanyaan.
Seseorang dikatakan
pribumi dan non pribumi adalah sekedar dari melihat fisiknya saja. Dan sudah
jelas ini bertentangan tentang makna asli yang terkandung dari istilah
‘pribumi’. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang dimaksudkan dengan non pribumi.
Jawab:
Pada masa orde baru
tepatnya tahun 1965 terjadi pergolakan
politik yang maha dasyat di Indonesia, yaitu pergantian orde, dari orde lama ke
orde baru. Orde lama yang memberi ruang adanya partai Komunis di Indonesia dan
orde baru yang membasmi keberadaan Komunis di Indonesia.
Bersamaan dengan
perubahan politik itu rezim Orde Baru melarang segala sesuatu yang berbau Cina.
Segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Cina tidak boleh
dilakukan lagi. Hal ini dituangkan ke dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.14
tahun 1967. Di samping itu, masyarakat keturunan Cina dicurigai masih memiliki
ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya dan rasa nasionalisme mereka terhadap
Negara Indonesia diragukan. Akibatnya, keluarlah kebijakan yang sangat
diskriminatif terhadap masyarakat keturunan Cina baik dalam bidang politik
maupun sosial budaya. Di samping Inpres No.14 tahun 1967 tersebut, juga
dikeluarkan Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang memuat tentang perubahan nama.
Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama
Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia, misalnya Liem Sioe Liong menjadi
Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cinapun dilarang. Hal ini
dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor
286/KP/XII/1978. Tidak hanya itu saja, gerak-gerik masyarakat Cinapun diawasi
oleh sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang
menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen (Bakin).
Namun, pada Era Reformasi
yang digulirkan pada 1998 telah banyak menyebabkan perubahan bagi kehidupan
warga Tionghoa di Indonesia. Mereka berupaya memasuki bidang-bidang yang selama
32 tahun tertutup bagi mereka. Kalangan pengusaha Tionghoa kini berusaha
menghindari cara-cara kotor dalam berbisnis, walaupun itu tidak mudah karena
mereka selalu menjadi sasaran penguasa dan birokrat. Mereka berusaha bermitra
dengan pengusaha-pengusaha kecil non-Tionghoa. Walau belum 100% perubahan
tersebut terjadi, namun hal ini sudah menunjukkan adanya tren perubahan
pandangan pemerintah dan warga pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Bila pada
masa Orde Baru aksara, budaya, ataupun atraksi Tionghoa dilarang dipertontonkan
di depan publik, saat ini telah menjadi pemandangan umum hal tersebut
dilakukan. Di Medan, Sumatera Utara, misalnya, adalah hal yang biasa ketika
warga Tionghoa menggunakan bahasa Hokkien ataupun memajang aksara Tionghoa di
toko atau rumahnya. Selain itu, pada Pemilu 2004 lalu, kandidat presiden dan
wakil presiden Megawati-Wahid Hasyim menggunakan aksara Tionghoa dalam
selebaran kampanyenya untuk menarik minat warga Tionghoa
Jawab:
Indonesia merupakan Negara yang
mempunyai berbagai suku,agama dan ras. Tidak hanya satu atau dua, tapi puluhan
suku yang terdapat di Indonesia, maka dari itu kita harus berpikir ulang,
bagaimana cara membuat seluruh warga Negara Indonesia bersatu padu membangun Negara
ini bukan hanya memikirkan perbedaan yang ada,
atau dengan cara mencontoh Amerika yang menggalakkan hak kesetaraan bagi
seluruh warga Negara. Begitu pula Indonesia
dengan dengan sifat warga negara Indonesia yang sangat toleran terhadap
perbedaan akan menjadi lebih mudah. Dengan begitu, akan hilang isu pribumi dan
non pribumi.
sumber:
http://thishasgottabegootlife.blogspot.com/2013/04/pribumi-dan-non-pribumi.html
cukup membantu
BalasHapus